Sidoarjopost.com – Gerakan anti korupsi di Kabupaten Sidoarjo terus menguat seiring meningkatnya dukungan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Penguatan ini ditandai dengan terbentuknya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kabupaten Sidoarjo di Cafe Prasmanan Krian, Selasa (7/4/2026).
Organisasi ini berperan sebagai kontrol sosial dengan menyuarakan gerakan anti korupsi. Setiap temuan maupun aduan masyarakat ditindaklanjuti dengan mengumpulkan data yang akurat, lalu dilaporkan kepada aparat penegak hukum, serta dikawal agar proses penegakan hukum berjalan optimal dan tidak terhenti di tengah jalan.
Masyarakat yang hadir menyambut positif kehadiran organisasi anti korupsi tersebut dan meningkatkan partisipasi dalam mendorong transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
DPD KAKI Sidoarjo turut memperkuat peran masyarakat dalam gerakan anti korupsi, khususnya dalam mengawal transparansi dan integritas kebijakan publik.
Sebagai bentuk kontrol sosial, organisasi ini menjalankan fungsi kontrol sosial berlandaskan AD/ART dengan satu komando, sevisi, dan seirama. Mereka juga mengusung slogan lebih baik mencegah daripada mengobati (berujung bui) untuk menegaskan pentingnya pendekatan preventif dalam gerakan anti korupsi.
Penguatan Struktur untuk Memperluas Gerakan Anti Korupsi
Untuk memperluas jangkauan, DPD KAKI Sidoarjo membentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 18 kecamatan. Langkah ini memperkuat kontrol sosial berbasis masyarakat hingga tingkat desa.
Selain itu, pengurus menyusun struktur organisasi sebagai langkah awal konsolidasi gerakan anti korupsi di tingkat kabupaten. Struktur tersebut menjalankan fungsi kontrol sosial, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat.
DPD KAKI Sidoarjo turut mendorong kolaborasi antara masyarakat dan lembaga terkait guna memperkuat sistem anti korupsi melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik di berbagai sektor.
Ketua DPW KAKI Jawa Timur, Moh. Hosen, menyebut pembentukan DPD KAKI Sidoarjo sebagai bagian dari penguatan gerakan anti korupsi berbasis aspirasi masyarakat.
“Ini merupakan bentuk nyata aspirasi masyarakat dalam mendorong gerakan anti korupsi. KAKI hadir untuk menyampaikan suara publik demi kepentingan bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan organisasi anti korupsi di daerah harus berfungsi sebagai kontrol sosial sekaligus menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemangku kebijakan.
Menurutnya, pendekatan preventif perlu menjadi prioritas dalam gerakan anti korupsi agar praktik korupsi dapat ditekan sejak dini.
“Tindak pidana korupsi harus diminimalisir. Pencegahan harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD KAKI Sidoarjo, Hj. Laili Affidah, menegaskan komitmen organisasinya untuk memperkuat gerakan anti korupsi melalui sinergi dengan pemerintah.
“Kami ingin bersama-sama mengawal kinerja agar bebas dari praktik korupsi melalui pendekatan yang kolaboratif,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kontrol sosial berbasis anti korupsi untuk memperkuat peran publik.
“Kami membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya agar gerakan anti korupsi semakin kuat,” tambahnya.
Gerakan anti korupsi di Sidoarjo kini semakin solid dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Reporter : Hatta-sda-post