Sidoarjopost.com – Rencana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tengah dibahas pemerintah mendapat sorotan dari Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, Muchammad Rafi Wibisono.
Rafi meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk mengkaji secara matang kebijakan tersebut agar tidak berdampak pada pelayanan publik.
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai WFH tidak seharusnya menjadi opsi utama dalam upaya menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun alasan efisiensi lainnya.
“Kalau tujuannya untuk efisiensi BBM, Pemkab bisa mendorong penggunaan transportasi umum bagi ASN. Jadi tidak langsung WFH. ASN tetap masuk kantor, pelayanan tetap berjalan, tapi penggunaan BBM bisa ditekan,” ujar Rafi, Senin (30/3/2026).
Menurut dia, pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh terganggu oleh kebijakan yang belum melalui kajian menyeluruh.
Rafi menegaskan bahwa setiap kebijakan publik perlu mempertimbangkan dampak secara komprehensif. Ia tidak menolak sepenuhnya WFH, namun mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menjadi solusi instan.
“WFH boleh saja, tapi jangan jadi opsi utama. Pemerintah harus melihat dampaknya secara menyeluruh,” tegasnya.
Sebagai alternatif, Rafi Wibisono mengusulkan sejumlah skema yang dapat diterapkan oleh Pemkab Sidoarjo untuk mengurangi kemacetan sekaligus menekan konsumsi energi.
Usulan Alternatif dan Tiga Skema Jam Kerja untuk ASN
Pertama, Pemkab dapat mengatur pola keberangkatan ASN dan menyediakan transportasi terpadu untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Kedua, Pemkab dapat menerapkan sistem kerja hybrid atau kombinasi Work From Home dan Work From Office pada sektor tertentu yang memungkinkan.
Ketiga, Pemkab perlu memperkuat layanan digital agar masyarakat dapat mengakses layanan administrasi tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan.
“Kami berharap ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Prinsipnya efisiensi tetap berjalan, tapi pelayanan publik harus maksimal,” kata Rafi.
Ia menambahkan bahwa tujuan kebijakan tersebut tidak hanya untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan, tetapi juga untuk membangun sistem perkotaan yang lebih efisien dan modern.
Rafi berharap Pemkab Sidoarjo mempertimbangkan secara matang sebelum menetapkan kebijakan WFH bagi ASN, sehingga keseimbangan antara efisiensi dan kualitas pelayanan publik tetap terjaga.
Red-sda-post