Sidoarjopost.com — Dugaan keracunan massal terjadi di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, setelah ratusan santri menyantap makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Pemkab) merespons cepat dugaan keracunan massal yang terjadi pada Selasa (1/9/2026) dengan langsung menangani para santri dan memastikan mereka mendapat perawatan medis.
Peristiwa tersebut menyebabkan sekitar 740 santri mengalami gangguan kesehatan dan dilarikan ke sembilan rumah sakit.
Kondisi mereka berangsur membaik, sementara sebagian besar santri lainnya sudah kembali ke pondok dalam kondisi baik. Hingga Jumat (4/9/2026), sebanyak 22 santri masih menjalani perawatan.
Kasus ini mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI (Purn.) Trenggono bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi serta jajaran Kantor Staf Presiden (KSP) datang langsung ke Sidoarjo.
Rombongan lebih dulu mengunjungi Pondok Pesantren Manbaul Hikam, kemudian melanjutkan kunjungan ke RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo untuk melihat kondisi santri yang masih menjalani perawatan.
Kunjungan tersebut untuk memastikan kondisi para santri terus membaik. BGN juga berkoordinasi dengan Pemkab Sidoarjo dan pihak terkait agar para santri mendapat penanganan maksimal.
Dalam kunjungannya itu, Trenggono dan Arifah didampingi Bupati Sidoarjo Subandi, Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Inf Abraham Prihadi, serta Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing.
Trenggono mengatakan, berdasarkan laporan Pemkab Sidoarjo dan pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Hikam, sekitar 740 santri terdampak dugaan keracunan. Sebanyak 22 santri masih menjalani perawatan di sembilan rumah sakit.
“Saya sampaikan bahwa dari laporan pengasuh pondok pesantren, yang terdampak adalah 740-an. Kemudian sampai dengan pagi ini sudah kembali semua, tinggal 22 di 9 rumah sakit atau tempat kesehatan. Dan semua sudah dalam kondisi pulih, sudah dalam kondisi baik,” kata Trenggono.
Dia mengapresiasi langkah cepat Pemkab Sidoarjo dalam menangani para santri, terutama dalam memastikan korban segera mendapat penanganan medis dan pemantauan selama proses pemulihan.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah bertindak cepat, sehingga semuanya tertangani dengan baik. Itu yang utama adalah harus tertangani dengan baik,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, pihaknya tidak hanya fokus menangani korban, tetapi juga mengambil langkah tegas sebagai salah satu upaya evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah yang memasok makanan MBG untuk santri di pesantren.
BGN memberikan sanksi suspend berat kepada SPPG Kalitengah. BGN juga mencopot kepala dapur SPPG tersebut dari jabatannya.
“Sementara kita suspend, suspend berat, artinya kita evaluasi, kita adakan investigasi. Kemudian juga kepala dapur kita copot, kita berhentikan. Nanti kita cek apakah ada hal-hal unsur lain yang kira-kira membuat kejadian fatal ini,” tegas Trenggono.
Selama masa suspend, SPPG Kalitengah tidak diperbolehkan menjalankan operasional MBG. BGN akan mengevaluasi dan menginvestigasi SPPG tersebut sebelum menentukan sanksi lanjutan.
Trenggono juga menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut. Menurut dia, BGN masih memeriksa dugaan kelalaian atau ketidakpatuhan petugas dapur terhadap SOP.
“Kami juga menyampaikan permohonan maaf kami atas mungkin kelalaian ataupun ketidakpatuhan petugas dapur dalam mengoperasionalkan dapur, sehingga adanya kejadian fatal ini,” tuturnya.
Meski demikian, BGN belum menetapkan penyebab pasti keracunan. Tim investigasi masih mencari tahu ada atau tidaknya pelanggaran SOP maupun faktor lain.
“Masih kita investigasi. Kalau nanti ditemukan unsur pelanggaran hukum, tentu akan ada tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Trenggono.
Jika petugas menemukan pelanggaran serius ada unsur kesengajaan, BGN membuka kemungkinan menjatuhkan sanksi permanen kepada SPPG Kalitengah.
“Apabila dapur nanti tidak melaksanakan SOP dengan baik, ada kesengajaan, dan ini tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi aturan dari BGN, ya bisa kita suspend permanen,” tegasnya.
Trenggono mengatakan BGN selama ini mengawasi dapur SPPG secara rutin. Salah satunya melalui pemantauan menggunakan Zoom yang melibatkan dapur SPPG di seluruh Indonesia.
Trenggono menyebutkan, saat ini terdapat 27.485 dapur SPPG yang menjalankan program MBG di seluruh Indonesia. BGN pusat mengawasi dapur SPPG di masing-masing provinsi, salah satunya melalui pemantauan menggunakan Zoom.
Menurut Trenggono, penanggung jawab BGN di setiap provinsi melakukan pengawasan tersebut. Mereka memantau seluruh tahapan, mulai dari penerimaan bahan mentah, pengecekan kualitas bahan, proses pembersihan dan memasak hingga pendistribusian makanan.
“Semua penanggung jawab di tiap-tiap provinsi kita cek secara langsung melalui Zoom, mulai dari penerimaan barang mentah, pengecekan kualitas bahan, proses pendistribusian, hingga memastikan petugas menjalankan SOP,” jelas Trenggono.
Menurut Trenggono, BGN juga mengevaluasi setiap kasus dugaan keracunan yang terjadi di berbagai daerah. Evaluasi itu bertujuan mengetahui penyebab kejadian, termasuk kemungkinan kelalaian atau ketidakpatuhan terhadap SOP.
“Semua kami cek dengan Zoom, melalui pusat. Setiap yang terjadi keracunan itu mayoritas kita cek hanya karena kelalaian atau ketidakpatuhan SOP,” katanya.
Trenggono menegaskan kepatuhan terhadap SOP menjadi kunci dalam pelaksanaan program MBG untuk mencegah terjadinya keracunan.
“Selama itu mematuhi SOP, insya Allah tidak akan terjadi keracunan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut merupakan evaluasi BGN secara umum, bukan kesimpulan mengenai penyebab kasus di Pondok Pesantren Manbaul Hikam. Tim investigasi masih mencari penyebab dugaan keracunan tersebut.
Selain memastikan kondisi fisik santri, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi menyoroti kondisi psikologis anak-anak setelah kejadian tersebut.
Arifah mengatakan pihaknya siap berkoordinasi dengan Pemkab Sidoarjo dan pihak pesantren untuk memberikan pendampingan jika para santri membutuhkan trauma healing.
“Nanti atas izin, kita berkoordinasi dengan Pak Bupati dan pihak pondok pesantren. Kalau memang pihak pondok pesantren bisa melakukan pendekatan trauma healing untuk anak-anak, alhamdulillah. Tapi seandainya masih membutuhkan, kami siap untuk berkolaborasi,” katanya.
Arifah juga menekankan pentingnya edukasi soal makanan bergizi kepada anak-anak dalam pelaksanaan program MBG.
“Selama ini kita memberikan edukasi tentang makanan bergizi untuk anak-anak. Biasanya anak-anak maunya makanan cepat saji (fast food), jadi kita berikan edukasi bahwa makanan yang dimakan adalah makanan yang bergizi,” ungkapnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Hikam sekaligus Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Sidoarjo Abdul Wahid Harun mengapresiasi respons pemerintah pusat dan daerah.
“Alhamdulillah, kepedulian dari pemerintah pusat dan Pemkab Sidoarjo begitu tinggi. Artinya, responsnya cepat. Kami sangat berterima kasih atas kepedulian beliau-beliau yang telah meluangkan waktu untuk berkunjung ke pondok kami yang ada di desa ini,” tuturnya.
Abdul Wahid berharap kejadian serupa tidak terulang. Ia juga meminta pihak terkait terus memperbaiki pelaksanaan MBG agar program tersebut tetap bermanfaat bagi para pelajar dan santri.
“Semoga setelah ini tidak terulang lagi. Dan yang paling penting, program yang positif itu didukung oleh semua pihak untuk tidak ternodai oleh kelalaian-kelalaian,” katanya.
Red-SDA-Post