Pemkab Sidoarjo Optimalkan Penanganan Banjir Tahunan, Gandeng BNPB Pusat

 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus mengoptimalkan penanganan banjir tahunan yang kerap melanda sejumlah wilayah, terutama Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, dan Desa Kedungpeluk, Kecamatan Candi.

Langkah tersebut ditempuh melalui audiensi Bupati Sidoarjo Subandi dengan Kepala BNPB Pusat Letjen TNI Dr. Suharyanto di Kantor BNPB Pusat, Jakarta Timur, Senin (4/5/2026).

Dalam audiensi tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi memaparkan kondisi geografis Sidoarjo sebagai daerah delta, yakni wilayah dataran rendah yang berada di pertemuan aliran sungai dan laut, sehingga cenderung mudah tergenang air, termasuk di wilayah Tanggulangin dan Candi.

Kondisi tersebut membuat penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Terlebih, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, dukungan pemerintah pusat menjadi sangat penting.

Subandi menambahkan, Pemkab Sidoarjo sebenarnya telah melakukan berbagai langkah penanganan banjir, seperti rutin melakukan normalisasi sungai untuk mengurangi sedimentasi serta mengoptimalkan kinerja rumah pompa di sejumlah titik rawan.

Namun, upaya tersebut dinilai masih perlu diperkuat dengan dukungan dari pemerintah pusat agar penanganan banjir bisa lebih maksimal dan berkelanjutan.

“Karena di Desa Kedung Banteng Tanggulangin ini agenda banjir itu tahunan. Maka solusi ini harus kita selesaikan bersama antara pusat, provinsi, dan daerah,” tegasnya.

Ia menambahkan, keterbatasan anggaran akibat efisiensi membuat pemerintah daerah perlu menggandeng pemerintah pusat agar penanganan bisa lebih cepat dan optimal.

“Dengan adanya efisiensi anggaran, kami harus mencari dukungan dari pemerintah pusat agar persoalan banjir ini bisa segera tertangani,” ucapnya.

Subandi juga menjelaskan, dalam audiensi tersebut pihaknya menyampaikan langsung berbagai persoalan teknis yang terjadi di lapangan kepada BNPB Pusat.

“Pak Kalaksa tadi juga memaparkan persoalan-persoalan yang ada di lapangan serta diminta mapping semuanya oleh BNPB Pusat, agar penanganannya bisa lebih terarah,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, Subandi didampingi Kepala BPBD Sidoarjo Sabino Mariano dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Mochammad Mahmud. Keduanya memaparkan kondisi lapangan, termasuk titik-titik rawan banjir serta kebutuhan teknis penanganannya.

Subandi mengungkapkan, audiensi itu mendapat respons positif dari BNPB Pusat. Sejumlah langkah konkret, termasuk dukungan bantuan, mulai dibahas untuk mempercepat penanganan banjir di Sidoarjo.

“Alhamdulillah kami diterima dengan baik dan dicarikan solusi. Tadi juga disampaikan ada bantuan-bantuan yang akan diberikan, termasuk untuk penanganan di wilayah Tanggulangin,” katanya.

Ia juga menyebut, Kepala BPBD Sidoarjo untuk sementara diminta tetap berada di Jakarta guna mendalami teknis penanganan banjir dari BNPB Pusat.

“Pak Kalaksa sementara diminta tinggal untuk mendalami teknis dari BNPB. Harapannya nanti bisa membawa ‘oleh-oleh’ berupa solusi konkret yang bisa langsung diterapkan untuk masyarakat Sidoarjo,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Sidoarjo Sabino Mariano menambahkan bahwa saat audiensi, pihaknya secara langsung memaparkan kondisi teknis di lapangan di hadapan BNPB Pusat, mulai dari penyebab banjir hingga kebutuhan penanganan.

“Kami diminta menyampaikan secara detail persoalan yang ada. Mulai dari kapasitas saluran yang tidak mencukupi, kondisi pompa yang perlu ditingkatkan, hingga wilayah-wilayah yang menjadi langganan banjir seperti Desa Kedungbanteng dan Desa Kedungpeluk,” kata Sabino.

Ia menyebut, pemaparan tersebut menjadi dasar bagi BNPB dalam merumuskan langkah dukungan yang akan diberikan kepada Pemkab Sidoarjo.

“Kami berharap hasil audiensi ini bisa segera ditindaklanjuti, sehingga penanganan banjir bisa lebih terarah dan efektif,” ujarnya.

Kepala Dinas PUBMSDA Sidoarjo Mochammad Mahmud menambahkan, strategi penanganan akan difokuskan pada peningkatan kapasitas infrastruktur pengendali air, khususnya pompa dan saluran.

“Langkah teknis yang disiapkan meliputi normalisasi sungai, peningkatan kapasitas pompa, serta perbaikan saluran agar aliran air lebih lancar,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, Pemkab Sidoarjo juga mengajukan kebutuhan anggaran penanganan banjir sebesar Rp209,5 miliar kepada BNPB Pusat untuk mendukung berbagai program prioritas.

Rinciannya meliputi normalisasi Sungai Bagebug sebesar Rp15 miliar, perbaikan pompa Kedungcangkring Rp35 miliar, penambahan pompa di Penatarsewu dan Kedungbanteng Rp15 miliar, peningkatan 37 unit pompa serta pengadaan pompa portable berkapasitas 250 liter per detik Rp134 miliar.

Selain itu, peningkatan saluran Gedangrowo sebesar Rp5,5 miliar serta pengadaan sarana dan prasarana kendaraan untuk penanggulangan bencana sebesar Rp5 miliar.

Subandi berharap, kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dapat mempercepat penanganan banjir di Sidoarjo sehingga persoalan yang terjadi setiap tahun bisa segera teratasi.

“Minimal, persoalan banjir yang setiap tahun terjadi di Sidoarjo bisa diselesaikan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, sehingga dapat mewujudkan tata kota yang lebih baik, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat,” kata Subandi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BNPB Pusat atas respons cepat dalam menangani persoalan banjir di Sidoarjo.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada BNPB, khususnya Bapak Jenderal Suharyanto, yang telah memberikan respons dan dukungan cepat dalam upaya penyelesaian banjir di Kabupaten Sidoarjo,” ujarnya.