Sidoarjopost.com – Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo menghapus denda pajak daerah mulai 5 November 2026 hingga 30 Maret 2027. Melalui kebijakan ini, wajib pajak cukup melunasi pokok pajak tanpa harus membayar denda keterlambatan.
BPPD Sidoarjo langsung menghapus denda ketika wajib pajak melakukan pembayaran. Masyarakat juga tidak perlu mengajukan permohonan khusus untuk memperoleh fasilitas tersebut.
Kebijakan ini mencakup Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Daerah Lain (PDL).
Untuk PBB-P2 dan BPHTB, BPPD menghapus denda hingga masa pajak 2026. Sementara itu, untuk PDL, penghapusan mencakup tunggakan hingga Tahun Pajak 2025 serta masa pajak Januari sampai September 2026.
Jenis PDL yang masuk dalam kebijakan tersebut meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Kategori PBJT mencakup pajak makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.
Untuk memudahkan masyarakat, BPPD Sidoarjo menyediakan berbagai kanal pembayaran. Wajib pajak dapat bertransaksi melalui perbankan, gerai ritel modern, maupun layanan digital seperti QRIS dan virtual account.
Masyarakat juga dapat memperoleh informasi lebih lanjut melalui tautan bit.ly/BPPDKabSidoarjo atau memindai QR code yang disediakan BPPD Sidoarjo.
Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan, kebijakan tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melunasi kewajiban perpajakan tanpa terbebani denda keterlambatan. Pemerintah daerah berharap langkah ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
“Program ini kami hadirkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat melunasi kewajiban pajaknya tanpa terbebani denda. Kami berharap masyarakat memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Kamis (5/11/2026).
Subandi menjelaskan, pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta menjalankan program kesejahteraan masyarakat.
“Pajak adalah kontribusi kita bersama untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan lainnya. Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk mendukung pembangunan Sidoarjo yang berkelanjutan,” tuturnya.
Menurut Subandi, pemerintah daerah menggunakan penerimaan pajak untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Penggunaannya mencakup pemerataan pembangunan jalan, peningkatan layanan kesehatan, hingga pengembangan fasilitas pendidikan.
Dia mengajak masyarakat memanfaatkan penghapusan denda tersebut karena kepatuhan membayar pajak bukan sekadar memenuhi kewajiban, melainkan juga bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan daerah.
“Kepatuhan pajak merupakan wujud nyata dari semangat gotong royong dan kepedulian bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam pembangunan,” ucapnya.
Red-Roni-Setyo