Pemkab Sidoarjo Raih Penghargaan TP2DD, Realisasi Kartu Kredit Indonesia Tertinggi di Jatim 2025

SIDOARJO, Sidoarjopost.com – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berhasil meraih Piagam Penghargaan TP2DD Kabupaten dengan Realisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Tertinggi Tahun 2025 pada ajang High Level Meeting (HLM) TIPD, TPDD, dan TP2ED yang digelar Selasa (25/11/2025).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan diterima langsung oleh Bupati Sidoarjo, H. Subandi.

Capaian tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan digitalisasi daerah yang tercermin melalui peningkatan indeks ETPD dan realisasi transaksi KKI di Sidoarjo yang telah mencapai Rp10,32 miliar.

Sinergi seluruh pemangku kepentingan dinilai berperan besar dalam mendorong Kabupaten Sidoarjo berada pada kategori daerah digital dengan skor di atas 90 persen pada semester I tahun 2025.

Ke depan, dukungan pemerintah daerah diharapkan semakin menguat dalam memperluas implementasi ETPD pada seluruh sektor pelayanan publik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pertemuan yang mengusung tema “Sinergi Memperkuat Ketahanan Pangan, Menjaga Stabilitas Harga, dan Mendorong Ekonomi Berkelanjutan dan Tangguh” itu turut dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Timur.

Bupati Subandi menjelaskan bahwa strategi optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) terus dilakukan. KKPD Pemkab Sidoarjo diterbitkan oleh Bank Jatim dan Bank Mandiri. Pembayaran kartu kredit dilakukan tepat waktu sehingga limit transaksi dapat segera kembali dan digunakan kembali untuk kebutuhan operasional.

KKPD digunakan untuk belanja rutin seperti pembayaran listrik, telepon, air, BBM, tiket perjalanan dinas, hotel, konsumsi rapat, serta belanja modal di bawah Rp50 juta, termasuk pemeliharaan kendaraan dinas.

Sepanjang 2024, realisasi belanja KKPD mencapai Rp 21,75 miliar. Sementara hingga 15 November 2025, realisasi penggunaannya telah menyentuh Rp 16,18 miliar dengan total 171 kartu yang digunakan oleh Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Sebagai langkah pengawasan, Pemkab Sidoarjo mewajibkan pemegang KKPD menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) guna mencegah penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi.

“Pengawasan kami perketat. Selain memperkuat akuntabilitas, langkah ini memastikan pemanfaatan KKPD benar-benar mendukung kinerja pemerintahan daerah,” tegas Subandi.

Melalui penghargaan ini, Pemkab Sidoarjo menegaskan komitmennya untuk terus memperluas digitalisasi transaksi daerah, sehingga tata kelola keuangan semakin transparan, efektif, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.