Bupati Subandi Dorong Pengusaha di Sidoarjo Bantu Biaya Pendidikan Anak Kurang Mampu

Sidoarjopost.com  – Bupati Sidoarjo Subandi mendorong perusahaan membantu biaya pendidikan anak dari keluarga kurang mampu. Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), ia berharap akses pendidikan hingga perguruan tinggi semakin terbuka bagi mereka.

Subandi menyampaikan dorongan tersebut saat mengukuhkan Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kabupaten Sidoarjo periode 2026–2029 di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (29/10/2026).

Menurut Subandi, pemerintah daerah membutuhkan dukungan dunia usaha untuk mempercepat pembangunan. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan anggaran daerah untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat. Saya berharap perusahaan-perusahaan di Sidoarjo berperan aktif melalui program CSR yang terencana dan memberikan manfaat nyata,” ujar Subandi.

Ia meminta Forum TJSLP menyelaraskan program CSR dengan prioritas pembangunan daerah. Perusahaan dapat berkontribusi dalam sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pelestarian lingkungan.

Di bidang pendidikan, Subandi secara khusus menyoroti anak-anak dari keluarga kurang mampu dan anak yatim. Ia berharap perusahaan memberikan beasiswa agar mereka bisa melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

“Kalau perusahaan-perusahaan yang ada di Sidoarjo bisa berkolaborasi, misalnya membantu anak-anak yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi, tentu manfaatnya sangat besar. Karena itu, saya berharap Forum TJSLP segera menyusun perencanaan yang baik dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Selain mendorong program beasiswa, Subandi meminta pengurus forum membangun komunikasi terbuka dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program CSR.

Pemerintah daerah, lanjut Subandi, siap memperkuat koordinasi tanpa mencampuri keputusan perusahaan dalam menentukan program tanggung jawab sosialnya.

Sementara itu, Ketua Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kabupaten Sidoarjo periode 2026–2029, Herty Achmayant, menyebut pengukuhan kepengurusan sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah.

Herty menegaskan, Forum TJSLP harus menjalankan fungsi komunikasi, koordinasi, konsultasi, dan evaluasi agar program CSR perusahaan lebih terarah serta memberikan manfaat terukur bagi masyarakat.

“Forum TJSLP harus menjadi wadah komunikasi, koordinasi, konsultasi, dan evaluasi agar program CSR perusahaan semakin terarah. Selain itu, memberikan manfaat yang terukur serta selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo,” ujar Herty.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Herty akan memperkuat komunikasi antarperusahaan dan meningkatkan kualitas perencanaan program. Pengurus forum juga akan mendorong transparansi dalam pelaksanaan dan evaluasi CSR.

Forum TJSLP turut memperkuat koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan perangkat daerah terkait. Langkah ini bertujuan menyelaraskan program perusahaan dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui forum tersebut, Herty berharap perusahaan dapat meningkatkan kontribusi sosial secara terarah dan berkelanjutan. Dengan koordinasi yang lebih kuat, program CSR diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

 

Red-Roni-Setyo-Post