SIDOARJO-Sidoarjopost.com– Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo turun menjadi 4,38 persen pada Maret 2026, dari 4,40 persen pada Maret 2025. Meski persentasenya menurun, jumlah penduduk miskin justru bertambah menjadi 108.460 jiwa.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Sidoarjo bertambah 890 jiwa dalam setahun, dari 107.570 jiwa pada Maret 2025 menjadi 108.460 jiwa pada Maret 2026.
Pada tingkat kabupaten se-Jawa Timur, Sidoarjo mencatat persentase kemiskinan terendah. Adapun dalam perbandingan seluruh kabupaten/kota, Sidoarjo menempati urutan kelima terendah setelah Kota Batu, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Malang.
Persentase kemiskinan Sidoarjo sebesar 4,38 persen juga berada di bawah rata-rata Jawa Timur yang mencapai 9,06 persen, dengan selisih 4,68 poin persentase.
Kepala BPS Sidoarjo Bagyo Trilaksono menjelaskan, penurunan persentase kemiskinan tidak selalu diikuti berkurangnya jumlah penduduk miskin. Menurut dia, pertumbuhan penduduk turut memengaruhi perubahan jumlah tersebut.
“Kondisi ini diduga terjadi karena laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan laju penurunan persentase penduduk miskin,” kata Bagyo di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Rabu (21/10/2026).
Dalam audiensi bersama Bupati Sidoarjo, Bagyo turut memaparkan perkembangan kemiskinan selama sepuluh tahun terakhir. Ia menyebut jumlah penduduk miskin di Sidoarjo turun dari 136.790 jiwa pada Maret 2016 menjadi 108.460 jiwa pada Maret 2026. Penurunan tersebut setara dengan 28.330 jiwa dalam satu dekade.
Tren serupa terlihat pada persentase kemiskinan. Angkanya turun dari 6,39 persen pada Maret 2016 menjadi 4,38 persen pada Maret 2026, atau berkurang 2,01 poin persentase selama sepuluh tahun.
Di sisi lain, Bupati Sidoarjo Subandi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat koordinasi dan memastikan setiap program penanggulangan kemiskinan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Seluruh program dalam visi dan misi pemerintah harus memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Pemerintah daerah dan DPRD perlu bekerja sama untuk menekan angka kemiskinan di Sidoarjo,” ujar Subandi.
Subandi mendorong Pemkab Sidoarjo memperluas program bantuan sosial untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Upaya tersebut meliputi perbaikan rumah tidak layak huni dengan dukungan aparatur sipil negara (ASN) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), pemberian kursi roda bagi warga yang membutuhkan, serta penyaluran bantuan sembako.
Ia menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu indikator upaya pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya siswa sebagai penerima manfaat program tersebut.
Selain bantuan sosial, Subandi menyoroti kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu dan tenaga honorer. Ia berencana membahas persoalan tersebut bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah.
“Saya akan membahas kesejahteraan pegawai paruh waktu dan tenaga honorer di Sidoarjo bersama Pak Sekda. Insya Allah, tahun depan kami akan menaikkan gaji teman-teman PPPK paruh waktu,” katanya.
Subandi juga menyinggung angka Rp2.831.074 per bulan yang disebut sebagai garis kemiskinan rumah tangga. Menurut dia, gaji PPPK paruh waktu saat ini masih berada di bawah angka tersebut.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemkab Sidoarjo berencana mengkaji penguatan program sembako murah, terutama menjelang hari besar keagamaan.
“Saya berharap setiap kebijakan mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan dampak nyata bagi warga yang membutuhkan,” tuturnya.
Red-Lis-Setyo-Post