Sidoarjopost.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo berencana membenahi kawasan perbatasan Sidoarjo–Surabaya dengan membangun Gapura Jenggala berukuran besar. Pemkab ingin mempertegas identitas daerah sekaligus mengangkat sejarah dan kearifan lokal Sidoarjo.
Bupati Sidoarjo Subandi menjelaskan, penataan akan menyasar perbatasan yang berada di Menanggal, Kecamatan Gayungan, Surabaya, dan Wadungasri, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Penataan ini bertujuan merapikan kawasan sekaligus memperjelas batas kedua daerah tersebut.
Ia menegaskan, pihaknya akan membahas rencana pembangunan Gapura Jenggala bersama Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo. Pembahasan ini bertujuan mematangkan desain gapura agar kontekstual dengan kondisi lapangan sekaligus mencerminkan sejarah dan kearifan lokal Sidoarjo.
“Mudah-mudahan nanti bisa kita tata ulang agar kawasan perbatasan ini sesuai dengan kearifan lokal. Saya ingin mengembalikan nilai-nilai kearifan lokal di situ supaya terlihat jelas mana wilayah Surabaya dan mana Sidoarjo, termasuk mengangkat kembali sejarah Sidoarjo,” ujar Subandi saat meninjau kawasan perbatasan tersebut, Jumat (23/10/2026).
Bupati Sidoarjo Subandi meninjau kawasan perbatasan tersebut bersama Wakil Ketua III DPRD Sidoarjo Warih Andono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Arif Mulyono, serta Kepala BNN Kabupaten Sidoarjo Kombes Pol. Gatot Soegeng Soesanto.
Subandi menjelaskan, Pemkab Sidoarjo merencanakan pembangunan gapura dengan lebar minimal 2,5 meter dan panjang sekitar 7–8 meter. Ukuran bangunan akan menyesuaikan kondisi di lapangan.
“Lebarnya minimal 2,5 meter, sedangkan panjangnya bisa 7 atau 8 meter. Ukurannya akan menyesuaikan kondisi lapangan. Pemkab akan mematangkan desain terlebih dahulu agar gapura benar-benar mencerminkan sejarah dan kearifan lokal Sidoarjo. Saya ingin setiap kabupaten memiliki dan menampilkan sejarahnya masing-masing,” jelas Subandi.
Menurut Subandi, selain membangun gapura, Pemkab Sidoarjo juga akan membenahi taman dan lingkungan di sekitarnya. Saat ini, pemerintah daerah menyusun masterplan dan desain kawasan sebagai panduan penataan.
Ia menambahkan, Pemkab Sidoarjo juga akan mendata Pedagang Kaki Lima (PKL) serta menertibkan kendaraan yang parkir di sekitar perbatasan. Langkah ini bertujuan menjaga kerapian kawasan tanpa mengganggu aktivitas masyarakat maupun kelancaran lalu lintas.
Untuk mendukung rencana tersebut, Subandi meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo memetakan titik-titik yang kerap menjadi tempat kendaraan mangkal atau parkir di bahu jalan.
“Dinas Perhubungan perlu mengkaji titik-titik parkir kendaraan di bahu jalan. Hasil kajian itu akan membantu pemerintah daerah menentukan lokasi pemasangan rambu larangan parkir,” kata Subandi.
Dari hasil kajian tersebut untuk menentukan titik pemasangan rambu larangan parkir. Subandi juga meminta Dishub rutin berpatroli agar pengendara tidak memarkir kendaraan sembarangan.
“Dishub juga perlu rutin berpatroli agar pengendara tidak memarkir kendaraannya sembarangan. Dengan begitu, pemerintah daerah bisa menjaga keindahan kawasan sekaligus melancarkan arus lalu lintas,” tambahnya.
Pemkab Sidoarjo akan menata kawasan perbatasan secara bertahap. Setelah menuntaskan penataan perbatasan Sidoarjo–Surabaya, pemerintah daerah berencana melanjutkan program serupa di perbatasan Sidoarjo–Pasuruan dan Sidoarjo–Mojokerto.
Melalui program ini, Pemkab Sidoarjo ingin menjadikan kawasan perbatasan bukan sekadar jalur keluar-masuk kendaraan, melainkan juga landmark yang menonjolkan sejarah dan kearifan lokal Sidoarjo.
Red-Lis-Setyo-Post