Sidoarjopost.com – Bupati Sidoarjo H. Subandi meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperketat pengawasan untuk mencegah praktik suap dan gratifikasi. Langkah ini sekaligus menjaga integritas aparatur, terutama dalam sektor pelayanan publik, perizinan, serta pengadaan barang dan jasa.
Subandi mengatakan, seluruh tingkatan pemerintahan harus memperkuat pengawasan, mulai dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat hingga kepala desa. Menurutnya, penyalahgunaan wewenang dapat merusak kepercayaan masyarakat sekaligus menghambat pembangunan daerah.
“Suap dan gratifikasi bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi penyakit birokrasi yang merusak keadilan, menghambat investasi, dan merugikan masyarakat,” kata Subandi saat menghadiri Sosialisasi dan Penguatan Integritas Terpadu di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (5/11/2026). Pemkab Sidoarjo menggelar kegiatan tersebut bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Negeri Sidoarjo.
Dalam kesempatan itu, Subandi memaparkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK. Hasil survei mencatat indeks integritas Kabupaten Sidoarjo sebesar 72,82 atau masuk kategori rentan. Sementara itu, nilai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) mencapai 59,88.
Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025 juga mencatat nilai Sidoarjo sebesar 88,8. Meski mencatat hasil tersebut, Subandi menilai pemerintah daerah tetap perlu memperkuat pengawasan dan pengendalian gratifikasi.
“Data tersebut menunjukkan tingkat kerawanan korupsi masih cukup tinggi. Kita harus terus memperkuat sistem pencegahan dan membangun tata kelola pelayanan publik yang bersih dari penyalahgunaan wewenang, suap maupun gratifikasi,” ujarnya.
Subandi menyoroti sektor perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik sebagai area yang membutuhkan pengawasan lebih ketat. Ia meminta setiap OPD menjalankan proses pelayanan secara transparan dan menutup celah praktik korupsi.
Sebagai langkah mencegah praktik gratifikasi, Bupati Sidoarjo menerbitkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi bagi Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo.
Subandi juga mendorong tiga langkah untuk memperkuat integritas. Pertama, pimpinan dan aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi teladan dalam menolak suap dan gratifikasi. Kedua, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum melalui edukasi dan pencegahan korupsi. Ketiga, pemerintah harus menyediakan akses pelaporan dugaan pelanggaran yang mudah dan aman bagi masyarakat.
Dia menambahkan, transformasi pemerintahan digital turut memperkuat pengawasan. Pemanfaatan teknologi dapat mempermudah pemantauan sekaligus menekan potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Komitmen membangun integritas harus melibatkan semua pihak, mulai dari kepala OPD, camat hingga kepala desa. Kita harus berani berubah dan terus berbenah. Alhamdulillah, saat ini kita terus menjalankan transformasi pemerintahan digital agar pengawasan lebih mudah dan kita dapat meminimalkan potensi kebocoran,” kata Subandi.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Ridwan mengatakan, lembaganya menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk mencegah praktik penyuapan. Pengadilan Negeri Sidoarjo juga terus meningkatkan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
“Petugas kami melayani masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tanpa meminta imbalan apa pun. Kami terus mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga integritas dan menghindari perbuatan tercela,” ujarnya.
Kepala Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Johnson Ridwan Ginting mengapresiasi kolaborasi Pemkab Sidoarjo dan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam memperkuat budaya antikorupsi.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Semoga Pemkab Sidoarjo berhasil mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” katanya.
Red-Roni-Setyo