Sidoarjopost.com – Dalam satu tahun kepemimpinan sejak dilantik pada 20 Februari 2025, kepuasan masyarakat Sidoarjo terhadap kepemimpinan Subandi-Mimik mencapai 71,8 persen.
Meski mayoritas warga menyatakan puas, hasil survei menunjukkan adanya tren penurunan kepuasan publik dibandingkan periode awal pemerintahan.
Metodologi Survei
Data diperoleh dari survei yang dilakukan Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) pada 5–15 Februari 2026 di Kabupaten Sidoarjo, melibatkan 1.000 responden warga yang memiliki hak pilih, dengan margin of error ±3,2 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Dalam pelaksanaannya, ARCI menggunakan metode stratified multistage random sampling. Populasi pemilih dikelompokkan berdasarkan desa dan kelurahan di seluruh kecamatan, kemudian dipilih secara proporsional sebagai primary sampling unit.
Dari setiap desa atau kelurahan yang terpilih, ditentukan lima TPS secara acak, lalu responden dipilih berdasarkan stratifikasi gender, masing-masing satu laki-laki dan satu perempuan, sehingga terkumpul 10 responden di setiap desa atau kelurahan.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner berbasis teknologi informasi dan entri data secara real time. Untuk menjaga kualitas, ARCI melakukan spot check 25 persen sampel, 100 persen responden dihubungi kembali melalui callback, dan double entry data oleh tim surveyor.
Profil Responden
Responden berjumlah 1.000 orang, warga Kabupaten Sidoarjo yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bukan anggota TNI/Polri, dan dipilih secara acak serta proporsional untuk mewakili wilayah perkotaan, pinggiran, dan perdesaan.
Jenis kelamin: 49,8% laki-laki, 50,2% perempuan
Usia: mayoritas 26–45 tahun, diikuti 46–60, 17–25, dan >60 tahun
Pendidikan: SLTA 41,5%, S1 25,8%, SLTP 18,2%, S2 ke atas 7,4%, SD 4,6%, tidak lulus SD 2,5%
Pekerjaan: ibu rumah tangga, karyawan swasta, pedagang, wiraswasta, pekerja lepas, sopir, petani, nelayan, ASN, dan profesi lainnya
Penghasilan: mayoritas Rp2,5 juta–Rp3,5 juta per bulan
Sebaran responden per kecamatan:
Waru (10,7%), Taman (10,4%), Sidoarjo (10,3%), Candi (7,3%), Krian (6,1%), Gedangan (5,9%), Sukodono (5,7%), Sedati (4,9%), Buduran (4,7%), Tanggulangin (4,7%), Tulangan (4,6%), Porong (4,0%), Wonoayu (4,0%), Prambon (3,7%), Krembung (3,6%), Balongbendo (3,5%), Tarik (3,2%), Jabon (2,7%).
Tingkat Kepuasan Publik
Dalam survei, responden menilai kinerja pemerintahan Subandi-Mimik:
Sangat puas: 9,5%
Puas: 37,1%
Cukup puas: 25,2%
Kurang puas: 19,7%
Sangat kurang puas: 8,5%
Dengan demikian, tingkat kepuasan publik secara kumulatif mencapai 71,8 persen, sedangkan tingkat ketidakpuasan tercatat 28,2 persen.
ARCI mencatat tren penurunan kepuasan publik:
100 hari pertama: 84,9%
6 bulan: 80,5%
1 tahun: 71,8%
Hasil ini menegaskan bahwa kepuasan masyarakat Sidoarjo terhadap kepemimpinan Subandi-Mimik tetap tinggi, meski mengalami penurunan dibanding awal pemerintahan.
Mayoritas responden puas menyoroti peningkatan pembangunan infrastruktur, respons cepat pemerintah menangani keluhan masyarakat, kemajuan ekonomi dan UMKM, peningkatan layanan kesehatan, stabilitas kebutuhan pokok, serta perbaikan pelayanan publik.
Sebaliknya, responden yang tidak puas menyoroti lambatnya pelayanan publik, penanganan banjir yang belum optimal, pembangunan infrastruktur belum merata, serta dinamika hubungan pimpinan daerah di ruang publik.
Kesesuaian Program dengan Janji Kampanye
Survei ARCI juga menilai kesesuaian program prioritas pemerintahan Subandi-Mimik dengan janji kampanye Pilkada 2024:
Sangat sesuai: 5,7%
Sesuai: 29,6%
Cukup sesuai: 25,8%
Tidak sesuai: 30,2%
Isu Pilkada Dipilih oleh DPRD
Sangat tidak sesuai: 8,7%
Sangat Setuju: 7,7%
Setuju: 6,5%
Tidak Setuju: 40,1%
Sangat Tidak Setuju: 41,5%
TT/TD: 4,2%
Mayoritas responden (81,6%) menolak apabila kepala daerah dipilih melalui DPRD dan tetap menginginkan pemilihan langsung oleh masyarakat.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, ARCI menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Sidoarjo masih memberikan penilaian positif terhadap kinerja kepemimpinan Subandi-Mimik
Namun, tren penurunan kepuasan publik menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi kebijakan dan memperkuat soliditas kepemimpinan.
Selain itu, pemerintah juga perlu mempercepat penanganan persoalan strategis, seperti banjir, pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan infrastruktur
red-sda-post