SIDOARJO, Sidoarjopost.com- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 sebesar Rp 5,716 triliun. Penetapan tersebut menjadi landasan bagi Pemkab Sidoarjo dalam memperkuat arah pembangunan pada tahun mendatang.
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, H. Abdillah Nasih, menjadi momentum penting dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Sidoarjo tersebut, 44 anggota dewan diminta menyampaikan pendapat akhir (PA) terhadap Rancangan APBD 2026.
Sebanyak 44 anggota dewan tersebut terbagi dalam tujuh fraksi, yakni PKB, PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PAN, Gabungan PKS–PPP, serta Gabungan NasDem–Demokrat, pada Selasa (25/11/2025).
Setelah penyampaian PA, seluruh anggota dewan dimintai persetujuannya satu per satu. Hasilnya, secara bulat menyetujui penetapan Rancangan APBD 2026 menjadi APBD 2026.
Penandatanganan berita acara persetujuan bersama kemudian dilakukan oleh Bupati Sidoarjo, H. Subandi, bersama pimpinan DPRD sebagai bentuk pengesahan resmi arah kebijakan pembangunan daerah di tahun mendatang.
Bupati Sidoarjo, H. Subandi, pada rapat paripurna tersebut menyebutkan bahwa pada komposisi anggaran 2026, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 5,040 triliun. Adapun pembiayaan daerah tercatat sekitar Rp 675 miliar untuk mendukung kebutuhan belanja strategis.
“APBD 2026 kita dorong sebagai instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemerataan pembangunan,” tegas Subandi saat menyampaikan dari mimbar paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa (25/11/2025).
Ia menyampaikan bahwa sektor pelayanan publik dan infrastruktur tetap menjadi fokus, sejalan dengan upaya menjadikan Sidoarjo lebih maju dan nyaman bagi warganya.
Di sisi lain, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo memberikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan APBD 2026. Program penanganan banjir diminta mendapat perhatian lebih melalui mitigasi jangka panjang, termasuk pembangunan embung pada wilayah rawan genangan.
Banggar juga menyoroti sektor pendidikan dengan mendorong percepatan perbaikan fasilitas sekolah untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan peserta didik dalam kegiatan belajar.
Dengan disahkannya APBD 2026 ini, kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan mampu memastikan program prioritas berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sidoarjo.