Sidoarjopost.com – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membagi pengadaan tanah untuk pembangunan Flyover Gedangan dalam dua tahap, yakni pada 2026 dan 2027. Langkah ini menyesuaikan pelaksanaan pengadaan tanah dengan ketentuan yang berlaku.
Bupati Sidoarjo Subandi membahas tahapan pengadaan tanah tersebut bersama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur M. Naim di Kantor Kanwil BPN Jatim, Rabu (28/10/2026). Pertemuan itu membahas kepatuhan terhadap prosedur pengadaan tanah serta penyesuaian jadwal pembayaran ganti rugi.
Naim menegaskan, Pemkab Sidoarjo harus menjalankan seluruh tahapan pengadaan tanah sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta peraturan turunannya.
“Kami sangat mendukung langkah Pak Bupati yang menjalankan pengadaan tanah ini sesuai tahapan dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 beserta seluruh peraturan turunannya,” ujar Naim.
Menurut Naim, proses pengadaan tanah membutuhkan waktu sekitar 200 hari kerja hingga tuntas. Karena itu, Pemkab Sidoarjo tidak dapat membayarkan ganti rugi melalui anggaran 2026 pada akhir tahun ini.
“Proses pengadaan tanah membutuhkan waktu sekitar 200 hari hingga tuntas. Dengan demikian, anggaran tahun 2026 akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Sebab, pemerintah daerah tidak dapat membayarkan ganti rugi pada akhir tahun,” jelasnya.
Naim mengatakan, Kanwil BPN Jawa Timur akan menggelar ekspos bersama instansi yang membutuhkan lahan. Setelah itu, pihaknya menerbitkan surat keputusan penugasan kepada Kantor Pertanahan Sidoarjo untuk menindaklanjuti tahapan pengadaan tanah.
Melalui surat keputusan tersebut, kata dia, Kantor Pertanahan Sidoarjo akan membentuk satuan tugas pengadaan tanah Flyover Gedangan.
Selain itu, Naim meminta jajarannya menyelaraskan data lapangan agar proses pengadaan tanah berjalan lebih efisien. Dengan langkah tersebut, tim dapat mempercepat pekerjaan tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
Baca juga : Pemkab Sidoarjo Pilih Skema Bertahap untuk Bebaskan Lahan Flyover Gedangan
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, Pemkab Sidoarjo memilih menjalankan pengadaan tanah secara bertahap. Keputusan tersebut mengacu pada saran BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Menurut Subandi, langkah ini dapat membantu pemerintah daerah mengurangi risiko hukum. Selain itu, mekanisme tersebut mendukung perbaikan administrasi serta tata kelola aset dan keuangan daerah.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, saya mengucapkan terima kasih atas masukan yang kami terima. Saya berharap langkah ini menjadi pilihan terbaik bagi Kabupaten Sidoarjo. Sebab, masyarakat sudah menantikan proyek nasional ini selama bertahun-tahun,” kata Subandi.
Lebih lanjut, Subandi menjelaskan, Pemkab Sidoarjo menyiapkan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 450 miliar melalui APBD. Dari total anggaran tersebut, pemerintah daerah mengalokasikan Rp 200 miliar pada 2026. Sementara itu, Pemkab Sidoarjo menyiapkan Rp 250 miliar untuk 2027.
Subandi menegaskan, perubahan jadwal pembayaran ganti rugi tidak mengurangi komitmen pemerintah daerah. Sebaliknya, Pemkab Sidoarjo tetap mendukung pembangunan Flyover Gedangan.
Ia memastikan Pemkab Sidoarjo akan menjalankan seluruh prosedur pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaannya tidak menghambat proyek maupun mengganggu perencanaan anggaran.
“Yang terpenting, kami memastikan proses pengadaan tanah tidak mengganggu pelaksanaan proyek maupun rencana anggaran yang sudah kami susun,” pungkasnya.
Red-Roni-Setyo-Post