Sidoarjopost.com – Pembangunan Frontage Road Waru-Buduran, Kabupaten Sidoarjo, terus dipercepat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menindaklanjuti penataan bekas rumah dinas PT Kereta Api Indonesia (KAI) serta penyelesaian persoalan bengkel di kawasan aset perusahaan tersebut. Pembongkaran bengkel ditargetkan segera dilakukan agar tidak menghambat pengerjaan jalan.
Bupati Sidoarjo Subandi meninjau langsung proyek strategis tersebut, yakni pembangunan Frontage Road Waru-Buduran, untuk memastikan percepatan pembangunan berjalan sesuai target.
“Alhamdulillah nanti mulai dari Waru, Lanudal, sampai Buduran, pada tahun ini selesai pembangunannya,” kata Subandi saat meninjau proyek Frontage Road Waru-Buduran, Sidoarjo, Kamis (15/10/2026).
Subandi menjelaskan, Pemkab Sidoarjo telah beberapa kali berkoordinasi untuk menuntaskan pembebasan lahan pembangunan Frontage Road Waru-Buduran. Koordinasi terutama membahas keberadaan bengkel di sisi timur jalan yang berdiri di atas kawasan aset PT KAI.
Menurut Subandi, Pemkab perlu menata bengkel tersebut agar tidak mengganggu fungsi frontage road. Nantinya, Pemkab dapat memanfaatkan area sisi timur untuk kegiatan lain, seperti kios, selama pemanfaatannya tidak menghambat akses jalan.
“Karena sudah ada alternatif frontage road, kami cukup memfungsikan frontage road ini saja. Kami juga bisa menata sisi timur untuk kegiatan lain sehingga kawasan terlihat lebih bagus,” ujarnya.
Ia menilai bangunan yang menempel langsung dengan jalan dapat mengurangi kerapian kawasan. Karena itu, Pemkab perlu menata sisi timur bersamaan dengan penyelesaian proyek.
“Kalau bengkel menempel dengan jalan, tentu pandangannya kurang bagus. Kami bisa memanfaatkan sisi timur untuk kegiatan lain, misalnya kios. Yang penting, pemanfaatan itu tidak mengganggu frontage road dan kami tetap menjaga kawasan agar tertata,” katanya.
Selain meminta pembongkaran bengkel, Subandi meminta pihak terkait segera memindahkan tiang PJU yang masih berada di area pekerjaan. Ia juga mendorong pihak terkait berkoordinasi agar fasilitas tersebut tidak menghambat pengerjaan jalan.
“Nanti kami langsung berkoordinasi sambil pekerjaan berjalan,” ujarnya.
Subandi mengatakan, perencana proyek telah mencantumkan aspek teknis jalur perlintasan sebidang (JPL) dalam dokumen detail engineering design (DED).
“Gambar dan perencanaan teknisnya sudah tersedia. Jadi, insya Allah, pembangunan jalur perlintasan sebidang tidak akan mengganggu frontage road di sisi jalan raya,” katanya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi antara kontraktor, pengawas, pemerintah desa, dan dinas terkait agar seluruh pihak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.
“Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik. Kontraktornya bekerja dengan baik, pengawasannya juga berjalan baik, dan pemerintah desa maupun Dinas PUBM SDA turut memberikan perhatian,” ujarnya.
Subandi optimistis pembangunan seluruh ruas Frontage Road Waru-Buduran rampung pada 2027. Pemkab juga menargetkan sejumlah bagian selesai lebih awal.
“Insya Allah, pada 2027 kami menuntaskan seluruh ruas dari Waru sampai Buduran,” katanya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM SDA) Kabupaten Sidoarjo, Mukhammad Machmud, mengatakan Pemkab hampir menuntaskan pembebasan lahan untuk pembangunan Frontage Road Waru-Buduran. Pemkab menargetkan pembongkaran bengkel di kawasan aset PT KAI selesai dalam satu hingga dua hari.
“Kami menargetkan pembongkaran bengkel selesai dalam satu hingga dua hari. Saat ini, kami juga hampir menuntaskan penyelesaian lahan yang berkaitan dengan PT KAI,” kata Machmud.
Machmud menjelaskan, pihaknya masih perlu menuntaskan tiga titik lahan agar pembangunan frontage road dari Waru hingga Buduran berjalan sesuai rencana. Ketiga titik itu meliputi lahan Makam Desa Kedungrejo, lahan di sekitar masjid di wilayah Waru, serta area Stasiun Waru.
Menurut dia, Pemkab menargetkan penyelesaian ketiga titik tersebut pada 2026. Namun, kontraktor baru akan mengerjakan pembangunan fisik di lahan Makam Desa Kedungrejo pada 2027.
Machmud menambahkan, pihaknya perlu berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Sidoarjo dan PT KAI untuk menangani jalur perlintasan sebidang (JPL). Koordinasi tersebut bertujuan menentukan skema pengaturan perlintasan, termasuk kemungkinan penggunaan lampu lalu lintas dan penyesuaian dengan rencana pembangunan jalur rel ganda (double track).
“Kami akan membahas skema pengaturan perlintasan bersama Dinas Perhubungan dan PT KAI. Yang terpenting, kami menuntaskan semua persoalan agar pembangunan frontage road bisa segera berjalan dan masyarakat merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
Red-List-Post