Sidoarjopost.com – Mendukung program Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menegaskan komitmennya menyukseskan program prioritas nasional dengan mempercepat pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah Sidoarjo.
Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan komitmen tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pimpinan DPRD, Forkopimda, camat, dan kepala desa di Ruang OPS Room Setda Sidoarjo, Rabu (28/1/2026).
Dalam forum tersebut, Subandi menegaskan bahwa pemerintah pusat memberi perhatian langsung terhadap KDKMP.
“Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi atensi langsung dari Presiden. Karena itu, seluruh jajaran harus bergerak cepat dan membangun sinergi dari tingkat kabupaten hingga desa,” kata Subandi.
Selanjutnya, Subandi menegaskan peran camat sebagai penggerak utama di lapangan dengan meminta mereka turun langsung mendampingi desa, khususnya desa yang belum memiliki anggaran Bantuan Keuangan (BK) atau menghadapi keterbatasan dana.
“Saya meminta camat tidak hanya menunggu laporan, tetapi aktif mendampingi desa. Setiap kendala harus segera kita petakan dan selesaikan bersama,” ujarnya.
Untuk memperkuat pengendalian program, Subandi menginstruksikan seluruh camat memperbarui data progres pendirian KDKMP pada portal secara berkala, minimal tiga hari sekali, serta melaporkan perkembangan dan hambatan desa secara rutin agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah cepat dan tepat.
Berdasarkan data sementara, 47 lokasi KDKMP di Sidoarjo masih menghadapi kendala pengurukan lahan. Menyikapi kondisi tersebut, Pemkab Sidoarjo segera mengerahkan alat berat guna mempercepat pekerjaan di lapangan.
“Kami menyiapkan sembilan unit backhoe dan armada truk milik pemerintah daerah. Desa cukup mengoordinasikan pelaksanaannya agar proses pengurukan segera selesai,” jelas Subandi.
Selain mempercepat KDKMP, Subandi juga menyoroti pemenuhan kuota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Hingga kini, Kabupaten Sidoarjo masih kekurangan sekitar 4.000 hektare LP2B, sehingga penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) belum rampung.
Menurut Subandi, kepastian hukum tata ruang memegang peran kunci dalam mendorong investasi daerah. Tanpa kejelasan RDTR, investor berpotensi menunda penanaman modal.
“Tanpa kejelasan RDTR, investor akan ragu menanamkan modal. Karena itu, kita harus segera menuntaskan persoalan LP2B,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Subandi menyatakan akan langsung ke Jakarta pada pekan berikutnya untuk mengawal penyelesaian LP2B.
Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah menargetkan kejelasan peruntukan wilayah desa dan kelurahan agar pembangunan dan investasi berjalan lancar.
Menutup arahannya, Subandi mengajak seluruh elemen pemerintahan menjaga soliditas dan memperkuat kolaborasi demi kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.
“Dengan kerja bersama dan soliditas yang terjaga, kita dapat mewujudkan visi besar untuk menyejahterakan masyarakat Sidoarjo,” pungkasnya.
red-sda-post